Dari Donggala untuk Dunia

KASN Menilai 14 Kepsek Dilantik Kasman Lassa Tidak Memenuhi Syarat Kepangkatan

0 1.161

BANAWA- Berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan atas laporan masyarakat, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan 14 nama kepala sekolah (Kepsek) yang di lantik bupati Kasman Lassa 4 Maret 2019 tidak memenuhi syarat golongan/kepangkatan.

Menurut KASN Ke 14 Kepsek terdiri dari Kepsek sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Kepsek Sekolah Dasar Negeri (SDN) data kepangkatannya di manipulasi agar memenuhi syarat sebagai kepala sekolah.

Ke 14 kepala sekolah itu antara lain Hamida SPd golongan usulan III.d golongan sebenarnya III.b, Alamaina, SPd golongan usulan III.c golongan sebenarnya III.a, Ratni A.Ma golongan usulan II.d golongan sebenarnya III.a, Dwy Widyandari, SPd, golongan usulan III.a golongan sebenarnya II.a.

Agusli, SPd, golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b, Samsir S.Pd golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b, Mustakim, S.Pd golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b, Masdiah, S.Pd, golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b.

Samran, S.Pd golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b, Amir, S.Pd golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b, Abas, S.Pd golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.a, Aziz, S.Pd, golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b.
Lenny, S.Pd, golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.b, Wahyudin, S.Pd, golongan usulan tidak dicantumkan golongan sebenarnya III.a

Terkait hal ini, ketua Komisi I DPRD Donggala yang membidangi bagian pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, Abubakar Aljufri saat menggelar RDP dengan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Rabu (17/7) mengatakan, bupati Kasman Lassa telah menyalahgunakan kewenangannya yang dapat merugikan orang lain.

Politisi Golkar ini mendesak pimpinan DPRD Donggala untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) karena pengakatan 14 nama kepala sekolah telah menyalahi aturan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

“Persayaratan menjadi Kepsek memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III.c. Kebijakan Kasman Lassa sudah menyalahi aturan. Saya usulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena kebijakan bupati Kasman Lassa berdampak luas dan merugikan orang lain,” ujarnya.

kepala BKPSDM Donggala, Abdullah Lahinta saat di konfermasi menjelaskan bahwa pengusulan nama-nama kepala sekolah yang dilantik dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM, Isngadi. Nama-nama tersebut di susun sendiri oleh Isngadi dibantu salah seorang oknum kepala UPTD namun Lahinta tidak menyebutkan nama kepala UPTD tersebut.

“Ada sekretaris saya namanya,Isngadi, dia ini yang menyusun semua nama-nama guru koordinasinya pun tidak ada. Saya lebih baik terbuka karena saya juga sudah mau pensiun supaya tidak beban. Kalau mau diganti, ganti saja, saya sudah pusing,” ujar Lahinta.

Lahinta mengatakan pangkat dan golongan kepala sekolah berdasarkan Undang-undang berpangkat/golongan III.c. namun juga bias berpangkat golongan 3b untuk daerah khusus seperti daerah terpencil.
Ia mengaku sudah menyurat ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala meminta kebenaran pangkat dan golongan kepala sekolah yang sudah dilantik golongannya sesuai atau tidak.

“Kami lagi menunggu daftar pangkat dan golongan kepala sekolah yang sudah dilantik. Memang dengan kami ada juga data itu tapi lebih akurat data Dikjar. Yang tidak memenuhi syarat III.c akan kami batalkan SK-nya, yang memenuhi syarat tetap menjadi kepala sekolah. Setelah kita batalkan kita laporkan ke KASN,” sebutnya. (J Rizal)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.