Dari Donggala untuk Dunia

70 M APBD Digelontorkan Gaji Honorer, Ini Tanggapan Anleg Donggala

0 347

Kecamatan Banawa– Kadis Keuangan Kabupaten Donggala Hatta Moh.Tahir mengatakan pihaknya mengalokasikan 70 miliar dana APBD untuk menggaji 2004 orang tenaga honorer yang tersebar disemua instansi di daerah itu.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Donggala dan ratusan tenaga honorer Kategori 2 (K2) Jumat (15/11) sore kemarin.

“Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk honorer K2 3 sampai 5 miliar rupiah setiap bulannya. Itu bervariasi tergantung dari kegiatan kerjanya. Ada operator ada yang melakukan kegiatan tehknis,” ungkap Hatta.

Dikatakannya masih banyak data K2 di Donggala dan itu menjadi persoalan daerah. Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Donggala sudah melakukan evaluasi terhadap jumlah honorer K2 yang aktif maupun sudah tidak aktif disetiap instansi namun hal itu belum efektif.

Anggota Komisi I dari fraksi Golkar Syafruddin Mahyudin menanggapi soal jumlah data honorer K2 yang dinilai masih simpang siur. Dia mempertanyakan kevalidan data honorer K2 yang menerima honor dari daerah.

“Apakah data ini valid, saya perlu pertanyakan karena ini menyangkut uang daerah. Saya tidak mengerti dengan BKD data ini sumbernya dari mana kok masalah ini tidak pernah selesai,”

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan anggota komisi I dari fraksi Nasdem Ruslan. Dari data yang disampaikan BKPSDM Donggala banyak yang tidak valid. Menurutnya data K2 di Donggala banyak yang tumpang tindih.

“Tadi mantan Sekretaris BKPSDM pak Isngadi mengatakan tahun 2013 dari 2004 orang K2 di Donggala 800 orang sudah terangkat menjadi ASN, sementara ada data dinas pendidikan 1.670 orang. Sedangkan data yang dimiliki forum K2 sisa 500 orang, jadi mana data yang benar ini,” ujarnya.

Ruslan merasa heran mengapa data K2 tidak bisa dinormalkan sehingga data tersebut benar-benar valid. Bila tidak ada kerjasama dalam mengurus data K2 Ruslan mengatakan persoalan itu tidak akan pernah selesai.

“Ini yang harus kita rundingan bersama karena masalah K2 ini berimplikasi pada pembiyaan daerah yang sangat besar,” terangnya. (/J Rizal)

 

 

 

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.