Dari Donggala untuk Dunia

Antara UU DESA dan PERMENDAGRI Posisi kepala Desa, Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

0 669

Oleh : Dr. Abd. Rasyid Thalib, SH, M.Hum

UU Desa mengatur tentang kewenangan Desa yg lahir dari UUD 1945 dan UU DESA. Yang memuat tentang hak hak konstutusional Desa (ada dalam UUD 1945) dan hak legalitas (termuat dalam UU Desa No. 6 th 2014). Sedangkan PERMENDAGRI derajatnya 5 level ke bawah dari UUD 1945 dan level 4 dari UU Desa yg hanya bersifat administratif atau bersifat penata usahaan saja  sehingga tdk boleh mengganggu kewenangan dan wewenang Kepala Desa.

Dalam UU Desa  ada 2 kewenangan Desa yg diberikan oleh UUD 45 dan UU Desa  yaitu:

  1. Kewenangan asal usul
  2. Kewenangan subtitutional berbasis lokal

Kewenangan ini mutlak tidak boleh diganggu oleh kepala Daerah  sebab Kepala Daerah juga punya Undang Undang yaitu UU Pemda No. 23 tahun 2014 yg juga dipilih langsung oleh rakyat  sama dengan Kepala Desa juga dipilih langsung oleh rakyat.

Makanya tidak bisa diganggu oleh KADIS Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kewenangannya di atur dgn PP dan PERMENDAGRI (yg hanya bersifat administrasi tata usaha). Apalagi CAMAT hanya bersifat administratif kewilayahan atau wilayah administrasi.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada.

Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Apalagi mencampurbaurkan wewenang.

Soal kekuasaan tidak sama dengan kewenangan dan wewenang  apalagi TUGAS dan FUNGSI.

Dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan Power tends to corruptabsolute power corrupts absolutely sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Dalam pemerintahan Desa, posisi kepala desa sebagai PENGEMBANG KEDAULATAN DESA sebab dipilih langsung oleh rakyat di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas aturan aturan yg dimuat dalam pasal 18a UUD 1945 dan UU DESA. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan tidak mengesampingkan aturan pengisian jabatan di pemerintahan di desa yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi mal administrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Perangkat Desa

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. ini hanya bersifat administratif atau sebagai unsur koordinasi yg tidak bisa mengintervensi hasil pilihan kepala Desa  sehingga sifatnya meng acc atau menyetujui atau menyetujui dengan catatan  atau menyetujui dengan beberapa rekomendasi dari camat. Kepala Desa menerima atau tidak, itu adalah wewenang Kepala Desa. Sebab dia yang tau mana yg bisa bekerja dgn baik dengan Kepala Desa tersebut.

Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis  artinya hanya bersifat REKOMENDASI bukan mengganti atau mengubah komposisi orang (tapi camat memberi catatan catatan tertentu jika diantara orang orang tersebut dianggap tidak profesional), sebab bisa saja menurut camat tdk profesional  tapi menurut kepala desa dia punya profesional berdasarkan hak asal usul dan hak subtitusional bersekala Desa.

Dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut  nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat).

Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa apalagi ada intervensi Kepala Daerah dan Camat.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan Desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala Desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih ‘mitra’nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik.

Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Peran Dinas PMD dan Camat

Sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintah desa diharapkan terbangun dengan baik, (dan jangan di intervensi oleh bupati) dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan (bersifat manajerial untuk meningkatkan kinerja dan kerja) dan supervisi agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memerhatikan alur prosedur yang seharusnya.

Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan penyalahgunaan wewenang dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah. Dan kepala desa raja bawaan dari raja bupati.

Oleh karena itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (sudah diubah dgn PP 72 th 2020) dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Melihat fakta bahwa masih ada kepala desa yang mengganti perangkat desa atas desakan bupati atau camat. Dibeberapa momen Camat masih saja membawa kemauan Bupati  padahal Camat hanya bersifat administratif. Sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidakdisiplinan kepala Desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Akibat titipan bupati melalui camat.

Khusus untuk tahun 2021 ini, Kondisi ini tentu perlu dievaluasi. Mengingat yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan desa lebih kepada maksimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, namun justru terkuras akibat persoalan pengisian jabatan perangkat desa yang diintervensi oleh bupati dan keberpihakan Inspektorat sebagai APIP yang seharusnya membantu Kepala Desa dan OPD Jika terjadi kesalahan pengelolaan keuangan atau salah dalam pengelolaan tugas dan dan fungsi Kepala Desa dan Dinas-dinas. Bukannya APIP menakut nakuti atau mengancam ancam Kepala Desa dan Kepala Dinas. Justru kalau setiap OPD dan Kepala Desa banyak temuan oleh BPK harusnya Inspektorat yg salah dan malu,  sebab banyak temuan.  Karena inspektorat atau APIP itu adalah PENGAWAS bukan PEMERIKSA dari Kepala Desa dan kepala Dinas, melainkan sebagai teman atau mitra untuk menyempurnakan kinerja dan keuangan Pemda dan Desa.

Untuk itu penulis merekomendasikan agar ke depannya dilakukan kegiatan yang bersifat wajib bagi Kepala Desa, Bupati dan OPD untuk membangun kolaborasi KERJA dan KINERJAnya. Memperkuat kompetensi kinerja Kepala Desa dan perangkat desa, camat dan Kadis PMD  supaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih efektif dan kolaboratif.

Demikian diharapkan dapat meminimalisir tindakan kepala daetah yang arogan, se akan akan dia sbg raja di daerah yang berpotensi melanggar aturan.

Lock down perdos 17 agustus 2021.

 

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.