Dari Donggala untuk Dunia

Berkas Gugatan Class Action Warga Donggala di Kembalikan PN

0 1.580

suaradonggala.id,BANAWA — Kemarin siang (27/07) melalui kuasa hukum Pemda Donggala Rafiq memasukkan atau mendaftarkan gugatan Class Action ke Pengadilan Negeri (PN) Donggala melalui E-Court.

Saat ditemui bagian pelayanan Perdata, Linda membenarkan jika ada kuasa hukum dari Pemda memasukkan gugatan tersebut.tapi, kemudian setelah di verifikasi oleh pimpinan PN. Ternyata ada beberapa materi yang belum lengkap dan harus diperbaiki.

” Gugatan mereka dipulangkan, karna gugatannya belum lengkap dan harus dipenuhi. Materinya juga belum lengkap dan harus dilengkapi serta di perbaiki.” Ucapnya. Rabu (28/07/21)

Sebelumnya seperti yang di beritakan MAL, bahwa DPRD di gugat Sebanyak 26 orang perwakilan masyarakat Donggala dari berbagai kecamatan, melalui penasehat hukumnya Abdurrachman M. Kasim, telah mengajukan gugatan perdata class action terhadap 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, di Pengadilan Negeri (PN) Donggala.

Kuasa hukum 26 warga penggugat, Abdurrachman M. Kasim, mengatakan gugatan perdata class action ini, terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 30 tergugat anggota DPRD Donggala, yang bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sontak ketua Angket. Abd Rasyid menanggapi hal tersebut dengan mengatakan Ini namanya salah alamat plus salah isi. barusan sejarah di negeri ini ada namanya keputusan DPRD digugat padahal keputusan DPRD bukanlah keputusan eksekusi.

Abd Rasyid, Ketua Pansus Angket, Ketua Fraksi PKS

” Isinya pun keliru sejak kapan interpelasi di bawa ke APH..??? Ini ngawur nah yang DPRD bawa kemarin ke APH itu (polisi, jaksa hingga KPK) adalah hasil pansus TTG bukan interpelasi,” Terangnya

Kayaknya, Kata Rasyid bahwa mereka berfikir atau membawa gugatan ke perdata seperti urusan sengketa tanah, begitu ada yang menggugat maka tanah tersebut tidak boleh dibangun apa-apa alias harus stop pembangunannya.

Rasyid juga menambahkan mungkin bagi mereka dengan menggugat DPRD secara  otomatis berhenti pansus Angket ini. makanya harus di gugat perdata supaya tidak boleh dulu bersidang angket sampai ada keputusan hakim atas sengketa itu. Demikian Rasyid (TIM)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.