Dari Donggala untuk Dunia

Bupati Donggala Terancam Disanksi

0 1.645

BANAWA, SUARADONGGALA.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dongggala menggelar paripurna laporan kerja Badan Anggaran (Banggar) Jumat 29 November.

Dalam laporanya, Banggar meminta perpanjangan waktu kerja karena belum selesai melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD).

Banggar beralasan data dan dokumen yang diberikan oleh masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lengkap dalam pembahasan sebelumnya.

“Paripurna akhirnya menyetujui perpanjangan selama lima hari sampai tanggal 6 Desember,” kata anggota Banggar Abd Rasyid, Sabtu November 2019.

Untuk diketahui dokumen diserahkan ke Banggar tanggal 8 November. Pembahasan RAPBD 2020 baru dilakukan tanggal 25 November dan berakhir tanggal 29 November.

Menurut ketua fraksi PKB Taufik M Burhan keterlambatan itu melanggar ketentuan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019.

“Mestinya dokumen RAPBD sudah masuk ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan September,” katanya.

Mantan Sekdis Dinas Pariwisata Sigi ini menyebut, bupati Donggala Kasman Lassa terancam sanksi akibat keterlambatan Pembahasan RAPBD tersebut.

Dia menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 104 menyebutkan kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda APBD (disertai penjelasan dan dokumen pendukung) kepada DPRD paling lambat 60 hari.

“Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas dia.

Sementara itu ketua fraksi PDIP yang juga anggota Banggar Machmud P Tahawi menegaskan bagi OPD yang tidak siap dokumennya maka OPD tersebut tidak usah diberikan APBD.

“Sebab kalau pembahasan ini molor DPRD jadi ikut salah,” ucapnya.

“Pak Sekda, saya mohon tahun depan jangan terulang lagi. Sudah diberi kita waktu enam bulan untuk membahas ini. Mau tidak mau, suka tidak suka kita semua harus menyelamatkan APBD,” sambung dia.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah H Aidil Nur dihubungi pesan Watshap terkait kepala daerah terancam sanksi atas keterlambatan dalam pembahasan anggaran, hingga berita ini dinaikan belum memberikan tanggapan.

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.