Desa Panggalasiang Dua Kali Laksanakan Pilkades, Ini Tanggapan BPD

0 686

SOJOL, suaradonggala.id— Pemerintah Kabupaten Donggala, mengelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 81 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Pilkades serentak yang dilaksanakan 7 Desember 2019 itu berlangsung aman dan lancar.

Namun dari 81 desa yang melaksanakan pilkades, ada satu desa yakni desa Panggalasiang, Kecamatan Sojol melaksanakan dua kali pemilihan. Versi pertama dilaksanakan sesuai tahapan pada tanggal 7 Desember 2019 dan pemilihan versi kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggalasiang Malik dikonfirmasi Minggu 15 Desember 2019 mengaku heran dengan dua kali pelaksanaan pilkades di Panggalasiang. Sebab menurutnya, pilkades sudah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019.

“Ini ada apa. Masa ada lagi pemilihan sementara sudah dilaksanakan sesuai tahapan. Saya menilai pemilihan tanggal 14 Desember 2019 itu ilegal,” ujarnya.

Dikatakannya, pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 berjalan dengan lancar dan tertib. Memang ia mengakui hanya diikuti dua calon dari lima calon yang ditetapkan oleh panitia, karena tiga calon menolak melakukan pencabutan nomor urut.

“Awalnya kan lima, namun tiga orang menolak mengikuti proses pencabutan nomor urut, akhirnya panitia mentapkan dua yakni Asdir dan Djamaluddin. Tapi tidak ada masalah, karena kami sudah laporakan ke Kabag Hukum dan Kadis PMD Donggala, mereka menerima,” katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil perhitungan suara di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Djamaluddin meraih suara terbanyak dengan perolehan 887 suara, sementara rifalnya, Asdir hanya meraih 483 suara dari 2000 lebih pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Malik mengatakan 4 dari 7 anggota BPD Panggalasiang tidak mengakui hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019 yang diinisiasi oleh panitia kabupaten. Pemilihan tersebut cacat hukum karena panitia desa yang melaksanakan sudah diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kami sudah musyawarah, yang jelas kami tidak mengakui Pilkades yang dilaksanakan tanggal 14 itu. Kami hanya mengakui yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019,” tegasnya.

Sementara itu, Djamaluddin, kepada suaradonggala.id mengaku akan menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkades pada tanggal 14 Desember 2019. Dia merasa dirugikan dan akan melakukan perlawanan.

Djamaluddin mengaku sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilkades serentak pada tanggal 7 Desember 2019. Bila ada pemilihan kembali, menurutnya itu tidak sah dan mencederai proses demokrasi di desa Panggalasiang.

“Itu kan ilegal karena panitia yang melaksanakan itu sudah di pecat oleh BPD. Saya akan menempuh jalur hukum. Siapapun yang terlibat saya akan lawan,” tegasnya. (*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.