Dari Donggala untuk Dunia

DPRD dan Kejari Donggala MoU Pendampingan Hukum Perdata dan TUN

Laporan: Mohammad Akib

0 281

BANAWA, suaradonggala.id—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Takwin dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Donggala Yuyun Wahyudi menandatangani naskah Memorandum of Understanding (MoU).

MoU tersebut terkait pendampingan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, Kepala Kejari Donggala juga melakukan penandatanganan MoU dengan bupati Kabupaten Sigi, Irwan Lapatta.

Ketua DPRD Donggala Takwin mengatakan MoU bertujuan untuk mengoptimalkan tugas-tugas DPRD Donggala dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Ini langkah awal dan kami menyambut positif. Kesepahaman ini sebagai upaya pendampingan hukum baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar DPRD Donggala tetap berada rel yang benar,” katanya, Senin 15 Desember 2019.

Ruang lingkup kesepahaman tambah Takwin meliputi pemberian bantuan hokum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata maupun bidang Tata Usaha Negara.

Misalnya pendampingan dalam pembentukan peraturan daerah,pengawasan aset atau penyelamatan keuangan,kekayaan dan aset DPRD.

 

 

Sementara itu, Kepala Kejari Donggala Yuyun Wahyudi menyampaikan kurun waktu 20 tahun menjabat sebagai Jaksa baru 2 kali melakukan MoU dengan Pemerintah daerah, yakni Pemkab Sigi dan DPRD Donggala.

“Terima kasih kepada lembaga DPRD kabupaten Donggala atas kepercayaannya kepada kami selaku Jaksa Pengacara Negara,” ujarnya.

Sesuai amanat pasal 30 ayat 2 junto pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang Kejaksaan Negeri, pendampingan hukum tersebut dilakukan secara gratis.

“Jadi pendampingan ini perlu saya sampaikan tidak ada biaya atau fee untuk persidangan,” ujar Yuyun. (*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.