Dari Donggala untuk Dunia

Dprd Putuskan Hak Interpelasi Bupati Donggala

Sub : Kasus dugaan kerugiaan negara 4M dalam pengadaan alat TTG

0 1.166

suaradonggala.id,BANAWA — Pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala memperlihatkan tajinya, yang sebelumnya seperti kehilangan taji dan auranya.

Pengusulan hak interpelasi itu dilakukan dalam sidang paripurna internal yang di pimpin ketua DPRD Takwin beserta dua wakilnya Sahlan dan Aziz Rauf.

“ Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, usul hak interpaleasi yang telah memenuhi ketentuan UU mengenai pemerintahan daerah diajukan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan kepada rapat paripurna, ” kata Pimpinan sidang Takwin, Rabu (09/06/21)

Selanjutnya pimpinan sidang Takwin mempersilahkan ketua Panus TTG, Moh Taufik menyampaikan nama-nama anggota DPRD yang bertandatangan di pengusulan hak interpelasi.

“ Silahkan ketua pansus TTG saudara Moh taufik menyampaikan nama-nama anggota DPRD yang mengusulkan hak interpelasi”kata takwin.

Kemudian ketua pansus TTG Moh Taufik membacakan nama-nama anggota DPRD yang mengusulakan hak interpelasi terkait kekisruhan program TTG.

“ Pimpinan dari 30 anggota DPRD, yang mengusulkan dalam bentuk tandatangan dukungan hak interpelasi sebanyak 27 anggota DPRD, sisanya tiga orang tidak memberikan dukungan tanda tangan pengusulan hak interpelasi, ” Bebernya

Lanjut ia katakan bahwa 27 anggota DPRD yang mendukung interpelasi pertama Abu bakar aljufri, Nurjanah, safiah, Ruslan, subhi, Moh Taufik, Abd rasyid, sudirman, Burhanudin, Tuafik M burhan, Nurhanudin Yado, Zulaham, Safrudin, Kelvin saputra, Nasrudin, Erlansyah, Bahtiar, Takwin, Safrudin M, Moh Nur, Maspuang, Asgaf, Faridah, Aziz Rauf, Alex, Sahlan, dana I wayan

Sementara itu tempat yang sama salah satu anggota DPRD dari fraksi PDI-P Mahmud Pettahawi yang tidak mendukung hak interpelasi mengatakan pada prinsipnya fraksi PDI-P mendukung hak interpelasi meminta keterangan kepada Bupati terkait pengadaan alat TTG.

“ Usulan klarifkasi pemerintah pada prinsipnya saya setuju untuk mengundang pemerintah, tetapi yang bertanda tangan di pengusualn hak angket itu belum tentu setuju, pernah juga ba tanda tangan tapi lari semua, ” Pungkas politisi PDI P dapil 4 (AKB)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.