Dari Donggala untuk Dunia

Fraksi PKS – PAN Donggala : Terjadi Selisi Dalam Pengantar Nota Keuangan Bupati

Sub : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

0 97

Suaradonggala.id, DONGGALA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala gelar Paripurna III tahun sidang 2020 tentang Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Donggala, Selasa (21/07/20) siang

Sidang paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Takwin di dampingi oleh wakil ketua  I Sahlan L Tandamusu, wakil ketua II Aziz Rauf dan Wakil Bupati Donggala Moh. Yasin.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi DPRD PKS yang di wakili oleh Nasaruddin menyampaikan terjadi selisih di dalam pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang di sampaikan oleh Bupati Donggala Kasman Lassa pada rapat paripurna senin (20/07/20) kemarin.

penyerahan berkas pandangan Fraksi PKS – PAN

“Dalam pengantar nota keuangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang di sampaikan oleh Bupati Donggala sebesar 1.918.927.178.819,91 sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) no 3 tahun 2019 target belanja sebesar 1.385.008.198.819,91 yang mengakibatkan selisih 533.918.980.000 atau 38,54%, sementara realisasi belanja tahun anggaran 2019 pada pidato pengantar nota keuangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 sebesar 1.317.674.206.095.00 atau 95,13% dari target pada perda no. 3 tahun 2019,” Ungkap mantan kepala Desa Tonggolobibi

Menurut Nasaruddin, pada sisi pembiayaan lagi-lagi Pemda membacakan di hadapan Paripurna DPRD Donggala melalui pidato Bupati Donggaa, bahwa realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 7.564.936.443,21 sementara dalam perda no. 3 tahun 2019 sebesar 7.952.807.502,91 dan terjadi selisih kurang sebesar 387.871.059,7 atau 0,04%. Jumlah pengeluaran pembiayaan pada pidato pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 maupun pada perda no. 3 tahun 2019 untuk investasi Pemda sebesar 4 Milyar, namun jumlah penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tidak sesuai dengan sisa anggaran silpa tahun 2018.

“Ini dapat di buktikan dari tahun ke tahun persentase belanja operasional Pemda lebih tinggi dibandingkan dengan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam Ranperda pertanggungjawaban 2019 belanja operasional sebesar 1.640.965.438.383,91 dari target belanja 1.918.927.178.819,91,” Tegasnya (AK)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.