Dari Donggala untuk Dunia

FZH, Tersangka Pemalsuan Akta Otentik PMI Donggala Kembali Jalani Pemeriksaan

0 1.135

Kecamatan Banawa– Salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Donggala inisial FZH yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sulteng kembali menjalani pemeriksaan. FZH berurusan dengan penegak hukum karena diduga melakukan pemalsuan akta otentik di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Donggala.

Berdasarkan surat penyidik Polda Sulteng nomor 5 pgl/504/IX/2019/Ditreskrimum tertanggal 10 September 2019, FZH di panggil untuk didengar keteranganya terkait laporan mantan wakil bupati Donggala, Vera Elena Laruni yang juga ketua PMI Donggala.

Sebelumnya FZH ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana pemalsuan surat dan membuat keterangan palsu dalam akta otentik di Palang Merah Indonesia (PMI) Donggala. FZH dikenakan pasal 263 dan pasal 266 KUHP Pidana.

Dihubungi melalui nomor ponselnya, Jumat (20/9/2019) oleh wartawan media strategi.id Darwis Ali Damang terkait pemeriksaan di Polda Sulteng FZH mengaku belum bisa memberikan keterangan karena dia masih berada di Bengkulu. Namun ia meminta kepada wartawan untuk tidak memberitakan kasus tersebut.

Sementara itu pelapor Vera Elena Laruni dihubungi Jumat (20/9) mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dari penyidik soal perkembangan kasus yang menjerat pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala itu.

“Saya sudah dikirimi surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Laporan saya diterima dan FZH sudah ditetapkan tersangka,” kata Vera.

Sebagai ketua PMI Donggala lanjut Vera bersama pengurus lainya sudah tiga kali menggelar pleno pemberhentian FZH sebagai anggota PMI, Hamka sebagai sekertaris dan Risnawati sebagai bendahara.

Selain itu Vera juga mengaku sudah dua kali mengirimkan surat permintaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepada PMI Provinsi.

“Namun aampai hari ini surat kami tidak diindahkan,” sebutnya.

Vera mengatakan saat FZH melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) PMI di gedung PKK Rumah Jabatan (Rujab) bupati Donggala beberapa waktu lalu namun Vera menolak hadir karena menurutnya itu Muscab abal-abal.

“Dua minggu lalu ketika menerim undangan Muscab yang ditandatangani FZH saya keberatan kepada PMI Provinsi karena kami belum membuat pertangungjawaban selama 5 tahun kepengurusan PMI Donggala,” katanya.

Dalam waktu dekat lanjut Vera dirinya akan melaporkan FZH dan relawan yang mengusir pengurus PMI Donggala ketika menggelar rapat di markas PMI Donggala.

“Mereka ini harus diberikan pelajaran seharusnya sebagai ASN punya etika dan aturan,” demikian Vera.

Sementara itu Kepala BKPSDM Donggala Abdullah Lahinta dihubungi melalui pesan Whatshapp terkait FZH belum diberhentikan sementara karena menjadi tersangka  mengaku masih berada di luar daerah. Namun ia mengatakan pihaknya menunggu hasil pemeriksaan.

“Nanti kita proses menunggu tembusan surat ke BKPSDM,” tulisnya singkat. (/jr)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.