Dari Donggala untuk Dunia

Golkar – PKS Donggala Bantah Tuduhan, Hak DPRD Libatkan Politikus Nasional

0 1.410

DONGGALA, suaradonggala.id — ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar dan PKS Kabupaten Donggala membantah pernyataan yang mengatakan ada keterlibatan politikus Nasional dalam penggunaan Hak DPRD Donggala.

Subhi ketua DPD Golkar Donggala mengatakan dalam mencermati berita yang memuat pernyataan ART anggota DPD RI di salah satu media online edisi (23/09), ia secara tegas membantah ada keterlibatan politikus Nasional. Fraksi Golkar DPRD Donggala hanya mendukung proses yang sedang berjalan yakni mulai hak interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang di lakukan oleh DPRD Donggala. Jum’at (24/09/21)

Sebab kata dia, fraksi Golkar tidak mempunyai kepentingan politik baik secara pribadi maupun partai. Dan Ia juga menambahkan apabila ada yang menganggap proses ini berdasarkan muatan politik, itu tidak benar.

“Kami secara kelembagaan menggunakan hak hak DPRD murni karena hal itu adalah bagian dari kewajiban sebagai wakil rakyat,” Tegasnya

Ia menambahkan lagi bahwa Fraksi Golkar apda prinsipnya hanya untuk memajukan pembangunan di daerah yang sama dicintai ini. Agar masyarakat dapat merasakan yang namanya kemerdekaan.

Terpisah ketua DPD partai PKS Donggala, Abd Rasyid mengatakan Terkait hal ini ada baiknya Bung ART memahami persoalan Donggala secara utuh mulai dari Penggunaan Hak DPRD sudh diatur sedemikian rupa dalam undang-undang (UU) untuk menegakkan fungsi pengawasan DPRD sehingga tidak serta merta atau tidak seenaknya saja DPRD dapat menggunakannya. Prosesnya cukup panjang dan terbuka.

“Justru dengan penggunaan Hak DPRD ini lebih menjamin terang benderangnya persoalan, sehingga konflik kepentingan bisa terhindari karena tidak ada “deal” di belakang meja, dan juga semua

persoalan/polemik yang terjadi di Donggala bisa diselesaikan di forum-forum resmi (rapat-rapat) bukannya baku bantah di media atau di warung kopi,” Jelasnya

Jika ada. kata dia, tuduhan yang mengatakan bahwa penggunaan Hak DPRD karena ada keterlibatan politikus nasional itu salah besar. Justru baru kali ini sejarah di kabupaten Donggala bahwa proses yang terjadi di DPRD murni dari kompak-nya seluruh fraksi dan mendapat dukungan real dari masyarakat. Silahkan bung ART turun langsung di masyarakat.

Politikus asal Banawa ini juga menambahkan bahwa Penggunaan Hak DPRD justru merupakan cara tepat untuk mengakhiri polemik atau permasalahan di Kab. Donggala. Toh finalisasi hasilnya bukan di DPRD tapi di lembaga yg berwenang Mahkamah Agung (MA), Sehingga apapun hasilnya tugas DPRD telah selesai dilaksanakan.

“Terakhir kepada bung ART baiknya turun langsung melihat jalanya roda pemerintahan di Donggala bahwa meskipun DPRD telah menggunakan Hak nya namun proses pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak ada yg terhambat (baik pembahasan Perda maupun APBD). Dan Insya Allah DPRD tidak akan mencampur adukkan urusan di “darat” dan di “laut”.” Tutupnya (KIB)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.