Dari Donggala untuk Dunia

Harsono Bareki: Fungsi TPTGR Bukan Menyelesaikan Sengketa Pihak ke Tiga

0 70

Kecamatan Banawa-Tim Penyelesaian Tindakan Ganti Rugi atau TPTGR, bukan merupakan lembaga penyelesaian utang pihak ketiga ke pemerintah, melainkan penyelesaian utang perseorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian disampaikan ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi ( KRAK) Sulawesi Tengah, Harsono Bareki, yang dimintai tanggapannya terhadap fungsi  TPTGR.

Dia menyebut tidak ada aturan yang memuat jika TPTGR digunakan sebagai lembaga penyelesaian hutan dari pihak ketiga ke pemerintah, seperti yang terjadi sekarang ini.

Oleh karena itu dalam penyelesaian ganti rugi berdasarkan temuan BPK lembaga bentukan pemerintah ini lanjutnya bukan dijadikan alasan penindakan hutang ke pihak ketiga.

“Bolak balik itu Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), dan Undang-undang yang pasalnya memuat soal fungsi TPTGR bisa mengadili atau bersepekat dengan pihak ketiga agar mengembalikan temuan,” ujarnya, Kamis (15/8/2019)

Maka dari itu, berdasarkan tenggak waktu 60 hari yang diberikan oleh BPK, menurut Harsono itu merupakan peringatan jika tidak dapat dipenuhi maka ranah hukumlah yang menyelesaikan dugaan temuan yang menyebabkan adanya kerugian negara.

“Tidak ada alasan apapaun yang bisa menghalangi lembaga penegak hukum jika ingin menegakan dan memberantas korupsi di daerah, karena itu tugasnya yang harus dihargai,” tuturnya.

Dikatakanya, mengamati perjalanan roda pemerintahan di Pemkab Donggala, temuan yang berulang ulang terjadi, dan diserahkan kewenangannya ke TPTGR itu keliru dan bertentangan dengan fungsi kewenangan tim TPTGR.

TPTGR hanya sebatas menyelesaikan jika oknum PNS nya yang ditemukan dengan sengaja menggunakan anggaran secara pribadi atau hasil temuan BPK atas kelebihan pembayaran apakah itu gaji atau perjalanan dinas.

Itupun hematnya tidak harus dibuat seperti di pengadilan dimana ada majelis hakim dan menggunakan toga, jika itu dilakukan berarti ada temuan pembelian dan pengadaan toganya karena tidak sesuai dengan petunjuk aturan yang berlaku.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan data terkait hasil temuan BPK dan akan meneruskannya ke penegak hukum sebagai bahan penyelidikan.

Penulis: Zubair Yakub

Editor: Zubair Yakub

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.