Dari Donggala untuk Dunia

Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Nasdem Tentang Rapbd 2021

0 46

Suaradonggala.id,BANAWA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala gelar paripurna tentang jawaban bupati atas pandangan umum fraksi atas pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021, diruang siding utama. Rabu (02/11/20)

Sidang yang di pimpin langsung oleh ketua Dprd Takwin di damping oleh wakil ketua I Sahlan L Tandamusu, wakil ketua II Asis Rauf, Wakil Bupati Moh Yasin, Anggota dewan lainnya serta OPD.

Menjawab pertanyaan fraksi Nasdem tentang pandangan umum atas pengantar nota keuangan Rapbd 2021 yakni Pembahasan haruslah memperhatikan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Apbd 2021.

Wakil Bupati Donggala Moh. Yasin saat membacakan jawaban bupti atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Yasin mengatakan bahwa dalam pembahasan anggaran pemda senantiasa berupaya untuk taat dan patuh berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Apbd 2021.

Menurutnya tahapan yang diamanatkan oleh kedua regulasi tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, khususnya berkenaan dengan batas akhirnya pembahasan yang diwujudkan dalam penandantangan dokumen nota kesepakatan antara bupati dan Dprd paling lambat satu bulan sebelum dimulainya anggaran setiap tahun.

Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan nasional untuk memberlakukan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang system informasi daerah, permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur dan keputusan mendagri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang secara keseluruhan memerlukan penyesuaian dalam implementasinya dan muaranya berpengaruh secara nyata dalam proses penyusunan Rapbd tahun 2021.

Sedangkan untuk kehadiran OPD dan camat dalam pembahasan Rapbd, Yasin menambahkan Pemda sepakat dan akan memerintahkan kepada seluruh OPD beserta Camat untuk menghadiri pembahasan Rapbd tahun 2021 agar dapat menghasilkan output sesuai dengan arah kebijakan daerah tahun 2021. (AKB)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.