Dari Donggala untuk Dunia

Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Pengantar Nota Keuangan Perubahan

0 916

DONGGALA,suaradonggala.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Gelar Paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dalam rangka jawaban Bupati atas pandangan  umum fraksi-fraksi terhadap ranperda pengantar nota keuangan APBD Perubahan kabupaten Donggala tahun Anggaran 2021 diruang sidang utama, Jum’at (24/09/21)

Jawaban Bupati atas pertanyaan Fraksi PKS yakni jelaskan kesesuaian dokumen-dokumen (RPMJD,RKPD,KUA,dan PPAS Perubahan ) dalam penyusunan perubahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2021, yang di wakili oleh Wakil Bupati Donggala  Moh. Yasin.

Yasin menjelakan secara prinsip diantara dokumen-dokumen perencanaan yang ada pada (RPMJD,RKPD,KUA,dan PPAS Perubahan ) saling bersesuain mulai dari visi misi dan arah kebijakan pembangunan. Namun demikian, khusus dokumen KUPA dan PPAS-P sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibahas dan disepakati bersama antara pemda dan DPRD telah mengalami penyesuaian dengan dinamika kebijakan nasional serta kondisi dan masalah factual yang dihadapai daerah pada tahun berkenaan.

Lanjutnya pada pertanyaan berikut mengapa tidak dijelaskan realisasi anggaran, minimal  sampai degan akhir semester pertama tahun anggaran 2021, sehingga perubahan anggaran yang diajukan baik pendapatan.

“ Dalam pidato pengantar nota keuangan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, tidak menjelaskan realisasi anggaran karena penyusunan pidato pengantar maupun nota keuangan disusun berdasarkan peraturan mendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang tidak mengisyaratkan untuk memuat realisasi anggaran dimaksud. Namun demikian, laporan realisasi anggaran telah kami siapkan dan akan disampaikan pada tahapan pembicaraan selanjutnya,” Jelasnya

Yasin melanjutkan lagi pada pertanyaan terakhir yakni tolong dijelaskan perubahan pada anggaran belanja tak terduga direncanakan naik 210,76% dari Rp. 10.000.000.000,- untuk menjadi Rp. 31.075.912.230,-

“ Kenaikan alokasi belanja tak terduga yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, terjadi karena adanya kebijakan nasional untuk melakukan refocusing anggaran sesuaiPMK 17 tahun 2021, tentang pengelolaan transferke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic  Covid19 dan dampaknya yang mengarahkan untuk melakukan pergeseran anggaran sebesar 8% dari dan transfer Umum (DAU dan DBH) untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya,” Bebernya

Kemudian kata dia, perlu disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 peraturan mendagri RI nomor 26 tahun 2021 tentang pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD dan selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Dengan demikian pergeseran/penyesuaian anggaran yang dilakukan dengan tidak melalui pembahasan di DPRD telah sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Demikian Yasin (KIB)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.