Kantong Pendapatan Daerah Menipis

0 139

Ironi Jelang APBD-P 2019

Oleh : Abd Rasyid, A.Md*

SEMENJAK Dinas Pendapatan Daerah merilis data terakhir (periode juli 2019) terkait laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala maka dapat dilihat bahwa target pendapatan daerah yang merupakan tulang punggung pembelanjaan program APBD 2019 cukup menghawatirkan.

Dimana dari target yang ingin dicapai tahun 2019 sebesar Rp. 1,391 Trilyun ternyata sampai bulan ini (juli 2019) baru tercapai sebesar Rp. 451 Milyar atau 32,4%. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa kantong pendapatan daerah menipis untuk bisa membelanjakan semua program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Ini kembali menjadi sebuah ironi dalam menatap APBD-Perubahan 2019.

Apakah yang menjadi penyebab kondisi ironi ini? Guna menjawab pertanyaan tersebut, maka mari memulai berselancar dalam data yang tersedia, karena masih teringat jelas pada pembahasan RAPBD 2019 yaitu di akhir tahun 2018 (pasca Bencana) seluruh prognosis pendapatan dan belanja telah dikalkulasi menurun sebagai akibat dari bencana yang terjadi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen besar yaitu pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Nah untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab keseluruhan pendapatan tersebut belum teralisasi maka perhatian kita pasti tetap mengacu pada belum optimalnya managemen pemda dalam mengelola hal tersebut.

Adapun komponen yang bisa kita jadikan bahan analisis adalah Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Mengapa 2 komponen tersebut (PAD & Lain-Lain Pendapatan Yang Sah)? karena hal inilah yang sangat berkaitan langsung dengan kinerja OPD dalam mengejar dan merealisasikanya. Sedangkan Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) sangat dipengaruhi dari transfer pusat sehingga diibaratkan daerah hanya menunggu (namun bukan berarti menunggu pasif tapi menunggu aktif).

Memang jika melihat rincian Pendapatan Daerah dari ketiga komponen di atas maka sesungguhnya penyumbang terbesar Kantong Pemda berada pada Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) yakni sebesar Rp. 1,076 Trilyun atau sebesar 77,5 %, begitupun Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah menjadi penyumbang terbesar kedua ke kantong daerah yakni sebesar Rp. 224 Milyar atau 16,1 %.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar Rp. 90 Milyar atau hanya 6,84%. Melihat kondisi ini maka sudah menjadi beban turunan sampai hari ini bahwa Pemda Kab. Donggala masih belum bisa mandiri karena kantongnya berharap besar dari factor “luarnya” (transfer pusat dll).

Oleh karena itu, mari kita coba melihat rincian realisasi pendapatan dari 2 komponen pendapatan tersebut dengan asumsi bahwa Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) akan teralisasi seiring waktu berjalan karena ketentuanya telah diatur oleh pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga bulan Juli ini baru teralisasi sebesar 33,4 %, yang urutan pertama penyumbang terbesar adalah dari Pajak Pengambilan Bahan Galian C yang sudah mencapai angka 64,4%. Melihat angka ini maka sesungguhnya bisa terlihat trendnya apalagi dengan sisa kerja 5 bulan ini apakah bisa teralisasi 100%? Apalagi dengan kasat mata melihat hilir mudiknya tongkang pemuat batu dan kerikil melewati perairan Donggala.

Kemudian yang cukup menghawatirkan pula dari penerimaan PAD ini adalah komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana hal ini merupakan penyumbang terbesar kedua dari PAD dan baru terealisasi hingga bulan Juli ini hanya sebesar 5,51%. Artinya dengan sisa kerja tinggal 5 bulan ini apakah mungkin untuk bisa dicapai oleh Pemerintah Daerah?.

Memang ada hal yang mesti dipahami bersama bahwa Donggala adalah salah satu kabupaten terdampak langsung Bencana Alam tahun lalu, sehingga banyak yang masih mengalami kerusakan disana-sini yang tetunya pula berdampak pada sisi pendapat khsusunya dari sector pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Hotel/cottage, Pajak restoran, pajak reklame, serta sebagian Hasil Retribusi Daerah (khususnya rertribusi tempat penginapan/pasanggrahan dan retribusi tempat rekreasi) dll.

Oleh karena itu dari hamparan data yang tersedia ada beberapa hal yang bisa menggambarkan secara umum yang akan terjadi yaitu :
1. Melihat potensi pendapatan yang sudah teralisasi hingga bulan Juli ini maka hampir pasti dapat digambarkan bahwa dalam APBD-P akan terjadi rasionalisasi/pemotongan besar-besaran pada sector belanja akibat pesimisnya melihat realisasi pendapatan atau kantong Pemerintah Kabupaten Donggala.

2. Ada komponen pendapatan yang harus diteliti lebih lanjut mengapa terlihat sulit teralisasi atau bahkan tidak dapat teralisasi? Contohnya yaitu : Lain-Lain PAD Yang Sah yang terdiri dari dua komponen yakni Pendapatan Wisma Donggala sebesar Rp. 1,5 M dan Penerimaan Lain-Lain sebesar Rp. 17 Milyar. Ini yang mesti dikejar apakah benar prognosisnya ataukah tidak ada sama sekali sumber dananya.

3. Meskipun Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) diasumsikan bisa teralisasi karena merupakan dana transfer pusat, namun perlu untuk dicermati dengan sisa waktu 5 bulan bekerja dengan posisi realisasi hingga bulan Juli ini ternyata dana DAK Fisik belum ada satupun yang terelasisasi atau ditransfer dari pusat. Maka ini bisa diartikan bahwa belum ada satupun program yang berkaitan dengan DAK Fisik berjalan.

4. Adapun penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya maka hampir pasti dikatakan bahwa hal tersebut tidaklah bisa digunakan untuk menutupi defisit pada pembahasan APBD-P 2019 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sudah diibaratkan telah “bertuan” alias menutupi “sisa utang” kegiatan sebelumnya. Maka untuk bisa menyeimbangkan angka defisit dengan pembiayaan netto sehingga SILPA tahun berkenan menjadi 0 (nol) maka sudah pasti langkah yang harus dilakukan adalah pemangkasan/rasionalisasi pada Pendapatan dan Belanja.

Dari gambaran sederhana ini dapat dilihat secara umum dengan kondisi kantong pendapatan daraeh yang menipis ternyata kembali menjadi ironi dalam menatap pembahasan APBD-Perubahan 2019. Wallahu a’lam bisshawwab. *Wakil Ketua DPRD Donggala (Dari Sudut Lapangan Persido, 30 Juli 2019)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.