Dari Donggala untuk Dunia

Kasman Diduga Langgar Ketentuan, DPRD Donggala Bentuk Angket

0 2.614

suaradonggala.id,BANAWA – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala akhirnya bersuara bulat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket. Setelah sebelumnya penggunaan hak interplasi tidak di indahkan bupati Donggala, Kasman Lassa.

Untuk diketahui, kader Nasdem itu menolak menghadiri dua kali rapat paripurna interpelasi. Bupati Kasman Lassa bahkan tidak menunjuk perwakilan untuk mewakili dirinya atau atas nama Pemda Donggala seperti diatur dalam ketentuan. Sehingga DPRD Donggala meningkat gak nya dari interplasi ke hak angket.

Sekretaris Panitia Khusus Angket, Syafiah

Sekretaris Pansus Angket Syafiah Basir mengatakan, penggunaan hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Hak Angket tertuang di dalam pasal 169 UU 23 Tahun 2014, pasal 69 dan Pasal 74 pada PP 12 Tahun 2018, dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Donggala pasal 81,” ujar nya saat Paripurna yang digelar siang, Rabu (07/07/21)

Dengan kekuatan penyelidikan inilah lanjut politis Hanura tersebut diharapkan menjadi kekuatan memaksa bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka dan transparan.

“Angket ini secara garis besar dapat menelusuri segala kebijakan kepala daerah hingga ke akar masalahnya, ” beberapa dia.

Dalam paripurna tersebut lanjut Syafiah, perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Donggala menunjuk Abd Rasyid, ketua Fraksi PKS sebagai ketua Pansus Angket dan Taufik M Burhan, ketua fraksi PKB sebagai wakil ketua Pansus Angket.

Syafiah menyebutkan sulitnya DPRD mendapatkan Klarifikasi serta informasi baik melalalui rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD hingga pembentukan Pansus dalam menindaklanjuti laporan dan permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

“ Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Donggala tidak lagi membangun komunikasi yang harmonis kepada DPRD sebagaimana amanah UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga terkadang Bupati melarang OPD terkait hadir dalam rapat-rapat alat kelengkapan DPRD maupun Pansus,” terang dia

Ia juga menambahkan selama ini Bupati Donggala memutasi ASN yang diduga tidak sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2015 tentang ASN serta dugaan pelangggaran yang lainnya. Demikian Syafiah

Sementara itu ketua DPRD selaku pimpina Sidang Paripurna Hak Angket mengatakan bahwa panitia Hak Angket di beri waktu selama 60 hari kerja. (AKB – JR)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.