Dari Donggala untuk Dunia

Kata Ahli Hukum, Pelantikan Kepsek di Donggala Masuk Ranah Pidana

0 698

BANAWA– Pelantikan 14 Kepala Sekolah (Kepsek) di di Kabupaten Donggala akhirnya berbuntut panjang. DPRD Donggala akan membentuk Pansus Angket mengusut masalah tersebut.

Menurut ahli hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr Rasyid Thalib, SH M.Hum, pelantikan tersebut bisa masuk dalam ranah pidana karena  menyalahai tiga aturan perundang-undangan. Pertama kata Rasyid, UU tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Kedua kata dosen yang pernah lolos calon Hakim Konstitusi ini, UU nomor 30 tahun 2014 tentang adminsistrasi pemerintahan pasal 17 dan 21, dan ketiga UU Nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Pelantikan itu cacat prosedur karena data kepangkatan 14 Kepsek dipalsukan. Ini masuk ranah pidana dengan ancaman lima tahun,” ujarnya saat memberikan pandangan hukum di hadapan anggota dan pimpinan DPRD Donggala, Jumat (2/8/2019)

Apalagi kata Rasyid kepala BKPSDM Donggala, Abdullah Lahinta mengaku tidak dilibatkan dalam proses pelantikan itu. Menurutnya bisa jadi ada permainan yang di lakukan oleh oknum BKPSDM untuk memuluskan proses pelantikan.

“Bisa jadi ada permainan, muaranya adalah rotasi jabatan tidak sesuai pangkat. Ini jelas pidana melanggar pasal 263 jo pasal 266 KUHP karena ada dugaan pemalsuaan identitas ASN. Semua yang terlibat bisa kena hukum yakni pasal 55 KUHP delik penyertaan, menyuruh melakukan pelantikan atau turut serta dalam pelantikan,” paparnya.

Sementara itu menurut Sekretaris BKPSDM Donggala, Isngadi mengatakan, mustahil proses pelantikan diketahui kepala BKPSDM. Karena BKPSDM itu katanya bukan milik perorangan tapi kepemimpinan kolektif.

“Jadi mustahil pak Abdullah Lahinta tidak tahu,” katanya saat di temui Jumat sore (19/7).

Isngadi menyebutkan, pengusulan pelantikan 14 Kepsek itu dilakukan melalui masing-masing UPTD Pendidikan disetiap kecamatan. Katanya lagi karena UPTD-lah yang mengetahui persis siapa guru yang layak dan memenuhi syarat.

“Kami (BKPSDM) tinggal melakukan pemutahiran atau cross cek” ungkanya.

Kekeliruan data 14 nama kepala sekolah yang dilantik beber Isngadi bukan karena disengaja tetapi karena terjadi human error. Pada saat tersebut situasi darurat pasca bencana yang  berimbas pada proses pendataan di UPTD.

“Terus terang tidak ada niat memalsukan pangkat Kepsek, bisa saja ini kesalahan pendaataan yang dilakukan UPTD. Karena kami juga tahu aturan, bahwa Kepsek itu harus berpangkat III.c,” pungkasnya (Jose Rizal).

 

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.