Dari Donggala untuk Dunia

Komisi II Kunker ke Banyuwangi

Belajar Pengelolaan Keuangan Daerah

0 46

BANAWA, suara Donggala. Id– Wakil ketua I DPRD Kabupaten Banyuwangi, provinsi Jawa Timur H.Muh Ali Mahrus menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Donggala.

Dalam pertemuan itu Ali berpesan kepada komisi II DPRD Donggala jika suatu daerah ingin maju pembangunanya Bupati dan DPRD harus bisa bersinergi. Bupati dan DPRD ibarat suami istri.

“Mengelolah pemerintah itu sama dengan mengelolah rumah tangga, mas. Bupati sebagai suami dan DPRD istrinya. Jadi harus akur,” katanya disela pertemuan, Senin (9/3/2020

Politisi PKB Banyuwangi ini menegaskan bila suami istri bertengkar itu hal biasa dalam rumah tangga, bisa diselesaikan. Pertengkaran sering terjadi jika sudah melakukan pembahasan anggaran utamanya pokir (pokok pikran dewan).

Padahal lanjut Ali persoalan seperti itu bisa diselesaiakan dengan baik apabila ada kedewasaan dalam berpolitik.

“Pokir amanah UU dan legal DPRD punya hak, cuman harus ada proses ,dasar pokir adalah reses kemudian dimasukan musrembang, dan ingat teman-teman DPRD harus paripurnakan hasil reses disitu kekuatan hukumnya,” jelas dia.

Tapi biasnya beber Ali teman-teman eksekutif pandai ngeles dengan teorinya dan akhirnya pintu perdebatan terbuka.

“Sekali lagi saya tekankan jika mau maju bupati dan DPRD harus sejalan dua ini ibarat rumah tangga punya tanggung jawab besar melindungi dan membesarkan anak-anaknya, “pungkasny.

Semenatara itu kepala Bidang
pendapatan Pemkab Banyuwangi Agustinus menjelaskan dalam pengelolaan keuangan daerah semua berbasis teknologi, bahkan di Banyuwangi teknolgi sebagai infrastruktur kelima setelah jalan dan pembangunan lainnya.

Dalam pembangunan informasi berbasis teknologi pemda Banyuwangi tidak memakai jasa pihak ketiga.

“kita WTP enam kali. Disini pengelolaan keuangan sampai desa semua berbasis teknologi, sehingga semua satu pintu terkoneksi dari proses perencanaan sampai penganggaran dalam bentuk APBD,” ucap Agustinus.

“Bahkan sekarang saja surat menyurat tidak dipakai, kadis atau pejabat lainnya kalau mau tanda tangan surat cukup pakai aplikasi saja dengan tanda tangan alektronik, ” sambung dia.

Usai menyimak penjelasan dari Pemkab Banyuwangi ketua Komisi II Widya Kastrena Darma Sida menyerahkan cendra mata kepada Kabid pendapatan Agustinus.(*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.