Dari Donggala untuk Dunia

Korban Bencana Donggala Terima Jadup Tahap Pertama

0 277

Rep: Jose Rizal

BanawaSebanyak 575 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 2.288 jiwa korban bencana alam gempa bumi, likufaksi, dan tsunami di Kabupaten Donggala menerima jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial  (Kemensos) Republik Indonesia.

Namun jumlah tersebut belum memenuhi target. Untuk tahap pertama ini total Jadup yang disalurkan kepada penerima melalui Bank BRI cabang Palu sebesar 1,3 miliar dari target 10,5 miliar untuk kabupaten Donggala dengan perhitungan tiga jiwa dari usulan lima jiwa.

Jadup diserahkan secara simbolis oleh Dirjen  Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat kepada wakil bupati Donggala Moh.Yasin . Selanjutnya diserahkan oleh wabup Yasin kepada 10 perwakilan korban bencana di halaman kantor bupati Donggala, Sabtu (24/82019)

“Pada prinsipnya pemulihan sosial pada masa rehabilatasi dan rekontruksi  segera diwujudkan. Memang bukan perkerjaan mudah untuk memastikan bahwa penerima Jadup betul-betuk tepat sasaran,” ujar Harry dalam sambutannya.

Kata Harry dalam menentukan calon penerima Jadup yang memenuhi kriteria aka ada resiko seperti kejadian bencana sebelumnya.  Inilah yang harus dipahami semua pihak termasuk awak media.

“Kadangkala memang kalau melihat tahapan kenapa kok sedemikian rupa memakan waktu yang lama. Sebetulnya kalau terkait bencana upaya tahapan yang ditempuh dari mulai merespon masa darurat bencana, tanggap darurat, dan transisi darurat relativ lebih cepat dari bencana di Lombok,” ungkap Harry.

Terkait Jadup ucap Harry berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2005 tentang bantuan langsung kepada masyarakat diberikan setelah berakhirnya masa transisi darurat atau sudah tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Hunian Tetap (Huntap)atau rumah sewa.

Namun Harry mengakui terjadi keterlambatan penyaluran Jadup karena banyaknya jumlah korban bencana yang belum terdata secara valid. Untuk itu ia meminta kepada masyarakat agar dapat bersabar  dalam situasi yang sulit.

“Yang jelas pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya agar ekonomi masyarakat bisa cepat pulih,” tutupnya.

Sementara itu wakil bupati Donggala Moh. Yasin dalam laporannya menyampaikan dari data dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Donggala total penerima Jadup berjumlah 3.499 Kepala Keluarga namun hingga saat ini yang masih terverifikasi baru 575 Kepala Keluaraga (KK).

Yasin menekankan pendataan penerima Jadup bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata tapi menjadi tanggungjawab semua pihak. Olehnya ia meminta kerja sama semua pihak untuk menyiapkan data penerima karena batas waktu penyaularan Jadup tahap pertama ini tidak boleh melewati bulan Agustus 2019.

“Saya minta dinas terkait tidak pakai hari Minggu. Bapak-bapak dilarang sakit dulu agar bisa bekerja demi kepentingan masyarakat. Dana Jadup yang disalurkan ini dari dana hibah jangan sampai melewati batas waktu karena dana ini bisa ditarik. Yang masalah ketika para korban sudah berharap tapi akhirnya tidak menerima karena lewat batas waktu pendataan ,” ujarnya.

Yasin pada kesempatan itu  meminta kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif. Masyarakat jangan hanya menunggu tapi harus berperan dengan mendatangi pemerintah desa, kecamatan, atau masyarakat yang sudah menerima Jadup.

“Tanya dokumen apa saja yang disiapakan agar bisa menerima Jadup. Masyarakat tidak usah menunggu hari kerja karena saya sudah perintahkan dinas Catatan Sipil agar buka di hari Minggu untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan karena kita tidak punya waktu yang banyak untuk menyelesaikan ini,” tegasnya.

Kepada lembaga-lembaga NGO yang selama ini membantu korban bencana di Donggala Yasin meminta agar turut memberikan masukan dan motivasi kepada masyarakat untuk segera menyiapkan data yang benar.

“Masalah kita saat ini adalah soal data Insya Allah kita tuntaskan secepat mungkin,” demikian Yasin.(*)

#SuaraDonggala

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.