Dari Donggala untuk Dunia

KPK Tindaklanjuti Kasus TTG

0 1.941

Suaradonggala.id,BANAWA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala kembali melaksanakan rekomendasi Pansus TTG yaitu membawa hasil laporan Pansus TTG ke KPK RI di Jakarta. Senin (14/0621)

DPRD yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Donggala diterima oleh KPK RI di ruangan Auditorium Pusat edukasi anti Korupsi tepat pukul 10.00 WIB dan  selanjutnya langsung berdiskusi atas rekomendasi pansus tersebut yang Pandu langsung oleh Ibu Niken kasatgas Korsupga wilayah IV KPK RI dan didampngi oleh bapak Muhammad Sopan Hadi Kasatgas Penanganan Laporan Pengaduan Msyarakat (PLPM-KPK RI).

Dalam dialog dan diskusi selama kurang lebih 3 jam, Takwin yang memulai dengan pengantar kepada KPK bahwa hal ini merupakan amanah Kelembagaan DPRD untuk kami tindak lanjuti ke semua aparat penegak hukum termasuk hari ini ke KPK RI agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Mantan Ketua Pansus TTG Moh Taufik cukup detail menjelaskan alur dan proses terjadinya polemik TTG sejak perencanaan, pelaksanaan hingga kemanfaatan alat TTg tersebut, apalagi menurut Taufik potensi kerugian negara khususnya Dana Desa 4 milyar lebih sehingga berharap KPK bisa mendalami dan menindaklanjuti.

Lanjut kata Taufik bahwa salah satu intimidasi yang ia rasakan hari ini adalah istrinya yang Nota bene ASN Pemkab Donggala sudah mendapat ancaman untuk dimutasi ke daerah terpencil oleh Bupati Donggala, Kasman Lassa dan begitu pula keluarga anggota DPRD lainya yang ikut berangkat ke KPK RI.

Dalam kesempatan tersebut pula dari pihak KPK yakni Ibu Niken Aryati satgas Korsupga wilayah IV dalam sambutannya menyatakan bahwa modus penyeragaman dalam APBDesa sudah banyak terjadi dan sudah banyak pula yang ditindaklanjuti oleh KPK-RI sehingga sangat disayangkan jika hal ini masih terus menerus terjadi. Untuk itu KPK-RI berjanji akan mendalami kasus ini, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainya.

Kemudian lebih lanjut dalam penyampaian pihak KPK-RI melalui bapak Muhammad Sopan Hadi selaku Kasatgas Penangan Laporan Masyarakat KPK-RI menyebutkan bahwa prinsipnya laporan pansus DPRD Donggala akan ditindaklanjuti melalui kajian dan pendalaman, karena bagaimanapun juga konsen KPK-RI pada pencegahan dan penindakan akan berjalan paralel, jadi bersabarlah.

Akhirnya diakhir sesi tanya jawab dan pendalaman kasus TTG tersebut pihak KPK-RI mengapresiasi DPRD Donggala yang berinisiatif untuk melaporkan kejadian demi pembangunan di kabupaten Donggala. Meski di sela-sela diskusi tersebut terungkap juga bahwa dengan segala intimidasi yang diterima oleh anggota DPRD yang ke KPK, anggota DPRD tetap menjalankan tugasnya. (*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.