Dari Donggala untuk Dunia

Lagi Plt Inspektorat Tak Hadiri Pansus LHP BPK RI

Sub : Moh Taufik, ini Pelecehan Terhadap Lembaga

0 71

Suaradonggala.id,DONGGALA – Panitia Khusus (Pansus) I LHP BPK RI DPRD Kabupaten Donggala kembali digelar terkait temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019 di ruang Sidang II Kantor DPRD. Selasa (04/08/20) sore

Rapat Pansus I LHP BPK RI di Ruang Sidang II (Doc : AK)

Ketua pansus Moh Taufik mengatakan Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada potensi pajak yang tidak di pungut yaitu makan minum atau catring dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) no 1 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah.

“Berdasarkan hasil rapat pansus bahwa informasi pada saat perda belum menjadi rujukan pemeriksaan, nanti d tahun 2019 baru menjadi rujukan pemeriksaan,” Ungkap Upik sapaan Moh Taufik

Menurut Taufik banyak Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengerti dengan temuan BPK tersebut di karenakan OPD telah membayar pajak Ppn serta Pph dan mereka heran kenapa jadi temuan seperti ini.

Lanjut Upik, Kalau Inspektorat hadir  di rapat tadi, kan bisa di jelaskan dan dimintai pencerahaan kepada OPD yang masih belum paham tentang temuan tersebut.

“Kami sangat menyayangkan bahwa sebagai pengendali internal tidak hadir rapat tadi, Mau dibawa kemana daerah ini jika setiap kali di undang tidak hadir. Disisi lain ada keterbatasan kewenangan DPRD juga yang menjadikan skatskat kami dalam melakukan protes terhadap OPD  yang masih membandel,” Keluhnya

“Jika masih Undang-undang  MD 3 dipakai, kami akan panggil paksa orang (OPD) tersebut. Sayangnya sudah berubah dan memakai undang-undang 23 PPS tahun 2018 di situ sudah tidak ada panggilan paksa,” Tegasnya

“Ini sifatnya masuk rana pandang enteng dan pelecehaan terhadap lembaga, Konten of parlemen. kami ini adalah institusi Negara. bagaimana bisa anda tdk hadir sedangkan kami tidak apa-apa kan anda dan tidak marah-marah.” Tutupnya (AK)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.