Dari Donggala untuk Dunia

Masuk Zona Jalur Hijau, Tambang PT PMB Tetap Diberi Izin

0 645

Suaradonggala.id,BANAWA – Perusahaan Tambang Galian C PT Perdana Matra Bumi (PMB) yang beroperasi di Rw Pangga Kelurahan Kabonga Besar dinilai memperburuk kerusakan lingkungan di wilayah itu.

Beberapa pekan lalu, tepat di lokasi perusahaan ini telah terjadi longsor besar. Longsor itu menyebabkan seluruh badan jalan trans Palu-Donggala tertutup material. PT PMB disebut menjadi penyebab utama terjadinya longsor besar itu. Sebab, sebelum perusahaan tersebut beroperasi, tak pernah terjadi longsor sebesar itu di titik yang sama.

Salah satu tokoh pemuda Donggala Hery Semauna mengatakan bawa Saya sudah bertahun-tahun bolak balik Palu-Donggala hampir setiap hari, baru kali ini ada longsor sebesar itu di Pangga. Seingat saya tidak pernah terjadi longsor separah itu sebelumnya.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa lokasi PT PMB masuk dalam jalur hijau Donggala. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dibenarkan oleh mantan anggota DPRD Donggala 3 periode, H Namrud Mado. Senin  (01/03/21)

Menurut Namrud bahwa dalam pembahasan Perda RTRW itu, pada waktu itu telah disepakati bahwa jalur tambang hanya sampai pada wilayah lima Loli. Sedangkan wilayah Pangga Kelurahan Kabonga besar adalah jalur hijau.

Namrud menegaskan, hingga  kini Perda tersebut belum ada perubahan.  Sebab jika ada perubahan, lanjut Namrud pasti akan melalui tahap pembahasan di DPRD.

“ Sampai masa jabatan saya berakhir tahun 2019, kalau perubahan sepertinya tidak ada. Kalau mau di rubah itu harus lewat pembahasan di DPRD dengan membentuk pansus lagi,” katanya politisi PPP asal Banawa Tengah ini

Namrud merasa prihatin dengan masuknya perusahaan tambang di jalur hijau. Padahal menurut Dia, sudah sangat jelas di dalam Perda RTRW kawasan itu masuk jalur hijau.

Sementara itu ketua Bamperda DPRD Donggala Moh Nur, saat dihubungi mengatakan bahwa yang memberikan izin itu ialah provinsi dan harus dibenahi di Kabupaten Donggala dulu.

“ Semua Perda  yang terbit itu harus di identifikasi terlebih dahulu, semuanya terkait dengan izin pertambangan.” Tandasnya (AKB)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.