Dari Donggala untuk Dunia

Mediasi Gagal, Sengketa Lahan Mangrove Gonenggati Berlanjut ke Pengadilan

0 475

Kecamatan Banawa– Proses mediasi dalam gugatan perdata H. Anwar Mutaher terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) mangrove  Gonenggati, Kelurahan Kabonga Besar gagal mencapai titik temu.

Perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat tidak tercapai. Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

“Kasus ini lanjut karena permintaan saya tidak diindahkan oleh KTH mangrove Gonenggati,” kata H. Anwar usai proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Donggala (8/10/2019).

Bekas anggota DPRD Donggala ini mengatakan dalam mediasi itu ada lima poin yang ia sampaiakan kepada pengelola mangrove Gonenggati, pertama hasil dari pengelolan hutan mangrove disumbangkan ke pembanguan masjid dikelurahan Kabonga Besar.

Kedua kata Anwar pihak pengelola memberikan bantuan kepada Pemerintah Kelurahan Kabonga Besar dari hasil pengelolaan hutan mangrove. Ketiga memberikan bantuan kepada para lansia dengan sembako. keempat menjadikan salah seorang anaknya pengelola obyek wisata mangrove Gonenggati dan kelima membayar pajak.

“Dari lima permintaan saya dihadapan hakim, KTH  mangrove Gonengati, dua diantaranya mereka tolak, yakni poin ke empat dan kelima, makanya saya kecewa dan tetap melanjutkan proses ini ke ranah hukum, secara adminstarsi atau surat lokasi mangrove adalah milki keluaraga kami, batas-batas tanah juga lengkap tertera di akte jual beli (AJB),” ungkapnya.

Sementara itu kuasa hukum KTH mangrove Gonenggati Adi Prianto menegaskan pihaknya siap mengikuti proses hukum selanjutnya.

“Pada dasarnya kami koperatif dan kami siap mengikuti proses hukum. Kalau penguggat mengkalaim punya AJB kami juga punya AJB beserta saksi. Nanti kita lihat jika ini memang berproses di pengdilan,” demikian Adi.

Sebelumnya H.Anwar Mutaher menggugat KTH mangrove Gonenggati. Ia mengklaim sebagai pemilik sah lokasi mangrove yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil itu dengan bukti akte jual beli. Namun pihak pengelola juga mengaku memiliki bukti atas lahan yang disengketakan tersebut.

Pengurus KTH mangrove Gonenggati Indra kepada media ini  menjelaskan terkait poin membayar pajak yang diajukan penggugat pihaknya tidak bisa membayar  karena KTH bukan pemilik area mangrove tersebut.

Yang KTH lakukan kata Indra adalah menjaga, melestarikan, dan merawat mangrove yang notabenenya dilindungi undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda).

Indra mengatakan untuk tawaran penggungat agar anaknya menjadi salah satu pengelola, KTH tidak bisa menerima karena aturan dari Kementerian Kehutanan bahwa anggota KTH harus tinggal dan berdomisili di wilayah kelompok tani itu di dirikan.

“Kalau pak haji Anwar merasa memiliki itu area kenapa selama 33 tahun terbengkalai dan tak pernah bayar pajak,” tutup Indra (/jr)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.