Dari Donggala untuk Dunia

Miris, Keluarga Miskin (Pasien) Meminjam Uang Untuk Menebus RS Dan Menagih Janji Pemda.

0 168

Suaradonggala.id,BANAWA — Salah satu keluarga pasien asal desa Labuan Toposo kecamatan Labuan mempertanyakan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala tentang penangguhan pembiayaan bagi warga miskin yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Palu.

Pasalnya hingga hari ini pembayaran klaim RS Undata belum di tangguhkan oleh pemkab. padahal kami adalah salah satu keluarga yang kartu Bpjs Kesehatannya dinonaktifkan.

Halim suami dari pasien yang belum lama meninggal dunia saat dikonfirmasi tentang pembayaran RS mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari pemkab padahal klaim baik itu nota dan lainnya kami sudah sodorkan melalui anggota dewan asal Labuan ibu Nurjanah.

“Bahwa dua RS mendiang istri saya di rawat sebelumnya di RS madani dan yang kedua di RS undata dimana di RS tersebut istri saya menghembuskan nafas terakhirnya,” ujar Halim saat dihubungi melalui telepon, Senin (26/10/20) kemarin

Lanjutnya bahwa semua nota-nota klaim sudah kami serahkan sepenuhnya ke ibu dewan agar membantu kami dalam hal untuk penebusan biaya RS, karna kemarin kami meminjam uang dengan mengatasnamakan ibu dewan sehingga kami mendapatkan pinjaman dan melunasi pihak RS tersebut.

Sementara itu anggota dewan dari fraksi PKS-PAN Dprd Donggala Nurjanah mengatakan bahwa semua nota klaim warga sudah saya buat dalam bentuk proposal dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati untuk mencairkan dana klaim tersebut.

“Saya bingung pas saya sodorkan hasil klaim tersebut di dinkes, mereka menjawab bahwa dana 1M tidak melekat di dinkes. Lalu itu dana melekat dimana sebenarnya,” kata politisi PAN asal Labuan

Rustam Efendi, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala

Sementara itu dihari yang sama namun ditempat berbeda Sekretaris Daerah (Sekda) Rustam Efendi saat ditemui diruangannya mengatakan bahwa memang benar Pemerintah kabupaten (Pemkab) Donggala memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit gratis bagi fakir miskin atau orang tidak mampu di tiga rumah sakit Kota Palu.

“Dana tersebut melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tugasnya mencairkan hasil klaim serta dinkes tugasnya menjemput hasil klaim warga atau pasien tersebut. Ini sebenarnya komunikasi terputus antara pihak bpkad dan pihak dinkes.” Tandasnya

“Kalau untuk pelayanan masyarakat saya akan turun langsung, kasian mereka. Jadi untuk dinkes sistemnya harus menjemput bola, bukan menunggu bola,” Tutupnya. (AKB)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.