Dari Donggala untuk Dunia

Nasib Ratusan Honorer K2 Donggala Masih Belum Jelas

0 409

Kecamatan Banawa– Formasi CPNS Kabupaten Donggala didominasi oleh guru, tenaga kesehatan, dan teknis sebanyak 164. Hal ini disampaikan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Donggala Nadjamuddin Laganing.

Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) Nadjamuddin menjelaskan masih dalam proses di tingkat pusat.

“Sementara untuk tenaga honore K2 belum ada informasi akurat mengenai nasib mereka,” kata Nadjamuddin pada pertemuan dengan forum K2 di gedung DPRD Rabu (6/11) pagi.

Dijelaskannya, untuk formasi tenaga honorer, pemerintah daerah berharap agar tenaga K2 ini dapat diterima atau diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ASN. Namun lanjut Najamudin, bahwa kebijakan itu datang dari pusat bukan daerah.

Sementara itu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Donggala Ibrahim Drakel menjelaskan bahwa, terkait nasib tenaga guru yang masuk dalam forum K2, hanya diproyeksikan jumlah yang pensiun dan tenaga pendidikan yang masih aktif.

Pensiunan besar-besaran guru berada di tahun tahun 2021. Namun, kata Ibrahim, dibutuhkan kemampuan sumberdaya manusia untuk berkompetisi.

Namun demikian, lanjut dia di dinas pendidikan telah mengimplementasikan tenaga guru honor setara PNS, paling tidak masuk dalam sertifikasi.

” Ini baru dijalankan sejak kami jadi kepala dinas,” ujarnya.

 

Anggota Komisi I Taufik M Burhan

 

Terkait tenaga honor daerah, telah disetarakan dengan adanya peningkatan insentif.
Pada bagian lain, Ibrahim menyinggung soal honor guru yang dibiayai oleh dana BOS sekolah yang hanya sebesar 460 ribu perbulanya.

Anggota Komisi I, Taufik M. Burhan, mengapresiasi aspirasi dari forum tenaga honor K2. Mantan guru itu berpendapat bahwa penting adanya validasi data berapa jumlah keseluruhan tenaga K2 ini.

Amanat undang undang Nomor 5 tahun 2014, tentang ASN, sudah jelas ASN tersebut hanya ada dua PNS dan P3K, ada dipusat dan daerah. Sehingga, kewenangan pengangkatan oleh pemerintah pusat, namun untuk Pegawai Pemerintah perjanjian Kerja (P3 K ), murni kebijakan daerah.

“PP No. 54 Tahun 2018 tentang P3K sudah jelas mengatur tentang nasib tenaga honorer,” kata Taufik.

Ada ruang masuk untuk memperhatikan nasib para honorer, misal lanjut Taufik M Burhan, kondisi trauma paska gempa, Pasigala, bisa menjadi momen agar tema gempa Pasigala menjadi lerhatian khusus dalam memperhatikan nasib para tenaga honorer P3K.

Kuncinya kata dia dewan harus berani mendorong dengan tegas mengeluarkan rekomendasi agar mereka ini ditetapkan sebagai tenaga P3K.

“Pemerintah daerah harus memberi kejelasan status mereka, bukan malah sebaliknya menggantung nasib mereka,” tutupnya. (/Zubair Yakub)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.