Dari Donggala untuk Dunia

Panitia Kabupaten Tidak Hadiri Undangan Pansus, Abubakar: Memangnya Kamu Siapa!

Laporan: J Rizal

0 478

BANAWA, suaradonggala.id—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala menggelar Rapat Paripurna Laporan Kerja Pansus Satu, Selasa 17 Desember 2019.

Untuk diketahui, Pansus di bentuk untuk meminta keterangan dari Panitia Kabupaten terkait kisruh tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019.

Pansus yang sempat meminta perpanjangan waktu kerja tersebut sampai pada masa akhir kerja kedua tidak berhasil meminta keterangan dari panitia Pikades kabupaten.

Pasalnya, panitia kabupaten menolak mengahadiri undangan untuk memberikan keterangan kepada Pansus Satu.

“Panitia Kabupaten tidak pernah menghadiri undangan Pansus. Sampai Pansus di perpanjangan, panitia Kabupaten di undang tapi tidak bersedia hadir,” kata ketua Pansus Satu, Saiful Lamboka.

Namun lanjut ketua Badan Kehormatan DPRD Donggala ini, Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi beberapa rekomendasi.

“Pertama pelaksanaan Pilkades serentak agar sesuai tahapan, kedua pansus tidak bisa intervensi tetapi memberikan saran,” jelasnya.

Apabila ada kekeliruan tambah Saiful maka panitia Pilkades Kabupaten harus bersandar pada atauran yang berlaku.

Menanggapi laporan kerja Pansus Satu, Abubakar Ajufri dari Fraksi Golkar menyoal rekomnadsi hasil kerja Pansus. Menurutnya hasil rekomndasi Pansus tidak jelas.

“Saya belum melihat Pansus bekerja sesuai amanah paripurna, hasil kerja dalam bentuk rekomendasi tidak jelas diberikan kesiapa?,” protes Abubakar.

Dijelaskan Abubakar penjelaan laporan Pansus normatif dan tidak menyentuh pada subtansi masalah.

“Yang menjadi pertanyaan apa yang dikerjakan Pansus terkait persoalan kisruh tahapan Pilkades,” ujarnya.

Ketua Komisi I ini juga bersuara keras terkait panitia kabupaten yang tidak mau menghadiri undangan Pansus. Ia menyebut lembaga DPRD Donggala sudah dilecehkan.

“Memangnya kamu siapa sampai tidak mau menghadiri undangan Pansus. Tidak boleh ada orang merasa hebat. Mestinya Pansus memanggil paksa melalui aparat kepolisian karena itu sesuai dengan Tata tertib dewan,” tegas Abubakar.

“Panitia kabupaten boleh meremehkan Abubakar, siapa sih saya. Tapi jangan coba-coba meremehkan lembaga ini. Marwah lembaga ini tercoreng, ini tidak boleh dibiarkan,” sambungnya.

Kritik yang sama disuarakan oleh anggata dewan, Subhi. Menurutunya, Pansus Satu lemah dalam meminta keterangan kepada panitia kabupaten.

“Maaf, Pansus lemah, persoalan Pilkades tidak bisa teratasi. Hari ini kita dikirimkan surat dari masyarakat Panggalasiang terkait pelaksanaan Pilkades, dan bukti lemahnya kerja Pansus karena ada anggotanya mengundurkan diri,” ungkapnya.(*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.