Dari Donggala untuk Dunia

Paripurna Penjelasan Bupati Atas Ranperda Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019

0 281

Suaradonggala.id, DONGGALA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala gelar Paripurna ke- III tentang Penjelasan Bupati Donggala atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di Ruang sidang utama kantor DPRD Donggala, Senin (20/07/20) siang

Bupati Donggala Kasman Lassa turut hadir dalam paripurna tersebut sekaligus membacakan Nota Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Sesuai dengan pasal 320 ayat 1 UU no 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Bupati Kasman Lassa saat membacakan LKPD tahun Anggaran 2019

Kasman Lassa menyampaikan APBD sebagai rencana operasional keuangan daerah mempunyai siklus yang dimulai dari penyusun, penatausahaan, pelaksana, dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyusunan APBD tahun 2019 dihadapkan dengan berbagai kendala terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), yang banyak mempengaruhi APBD 2019, adapun perubahannya mengacu pada beberapa asumsi makro indicator social ekonomi daerah tahun sebelumnya.

“Oleh karenanya, diperlukan berbagai upaya dan langkah kebijakan pemda bersama seluruh jajaran terkait untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati

Setelah diadakan evaluasi dalam pelaksanaannya sampai triwulan III 2019, ternyata terdapat beberapa obyek. Sehingga dilakukan perubahan APBD 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (perda) no 2 tahun 2019 dengan jumlah ditargetkan sebesar Rp. 1.914.974.371.317,00 dan yang terealisasikan sebesar Rp. 1.885.423.205.858,13 atau 98,46 persen.

“Hal ini berarti target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp. 29.551.165.458,87 atau 1,57 persen,” ujar Kasman

Bila dibandingkan dengan anggaran 2018, pendapatan daerah di targetkan sebesar Rp. 1.192.586.267.710,00 dan dari jumlah tersebut hanya mampu di realisasikan sebesar Rp. 1.164.902.560.903,20 atau 97,68 persen “dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan daerah di tahun 2019, baik dari sisi target maupun dari sisi realisasi bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018,” ungkapnya

“Sebagai sebuah catatan penting, perlu di informasikan bahwa secara berturut-turut memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai hasil audit atas laporan Keuangan pemda pada tahun 2016,2017 dan 2018 sehingga BPK RI menganugrahkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemda tahun 2019, semua ini dari hasil kerja keras dan kerjasama semua pihak dan saya ucapkan terimakasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak,” Tutupnya. (AK)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.