Dari Donggala untuk Dunia

Pasca Rekomendasi Pansus TTG, Waspadai Politik “Bantiluku”

0 1.242

Senin sore kemarin pansus I Teknologi Tepat Guna (TTG) melaporkan hasil kerjanya dihadapan paripurna yang dihadiri wakil bupati moh yasin, amatan koran ini laporan yang disampaikan Pansus TTG begitu terstruktur sistematis dan masif

namun demikian, laporan pansus TTG belum berakhir, kita masih akan disuguhkan babak baru, dan publik menunggu itu,

Teknologi tepat guna (TTG) memang ngeri-ngeri sedap, sejak wartawan mengikuti awal dari polemik program yang diperuntukan untuk desa ini sampai terbentuknya pansus banyak menuai kisah yang awalnya tertutup rapat kini mulai terbuka,

Ya pansus “berhasil”  merangkum berbagai cakupan cerita TTG ditenagh keterbatasan, tiga bulan lamanya (dimulai 16 Maret) Pansus TTG bekerja, dan hal ini tentu tidaklah cukup jika pansus diporsir untuk melakukannya.

Karena kita ketahui kerja pansus hanya mengumpul fakta dan menyandingkannya dengan peraturan, yang hasilnya juga hanyalah sebuah rekomendasi,  Yah.. hanya sebuah Rekomendasi.

Rekomendasi yang selama ini dipahami bahwa isinya tidak lebih dari upaya untuk perbaikan.

Tapi untuk rekomendasi kali ini (Pansus TTG) agak berbeda karena melahirkan Rekomendasi yang cukup berani dan menantang, yang jika dipahami Rekomendasi tersebut terbagi kedalam dua kategori,

Yang Pertama bersifat “justifikasi-sistemik” sehingga melahirkan dua hal sekaligus yakni meminta audit khusus kepada BPK-RI guna mengungkap perencanaan, pelaksanaan, dan kemanfaatan hingga menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat program TTG tersebut.

Pansus kali ini juga cukup berani melakukan justifikasi-sistemik akan adanya “sesuatu” dibalik masifnya program TTG tahun 2020 di Kabupaten Donggala.

Yang kemudian tercium ada dugaan praktik KKN diprogram TTG, sehingga mendorong DPRD secara kelembagaan untuk melaporkan temuan pansus kepada aparat penegak hukum (baik kepolisian, kejaksaan hingga ke KPK).

Yang Kedua Bersifat Penguatan Kelembagaan, Dimana pansus kembali berani mendorong DPRD untuk menggunakan Hak DPRD (interpelasi) sebagai upaya kelembagaan untuk menguatkan peran pengawasannya.

Sikap ini tentulah tidak bisa hadir dengan sendirinya bila tidak ada jaminan kekompakan di dalamnya, pertanyaan kemudian muncul beranikah DPRD, solid kah DPRD mengawal rekomndasi ini dengan menggunakan hak interplasinya? Atau bisa saja ada anggota DPRD memainkan isu ini dengan ilmu bantiluku, entah la

Harus di ingat, menggunakan hak interplasi tak semudah yang dibayangkan, buruknya relasi kelembagaan serta semakin tak terkendalinya kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Polemik TTG yang masif di desa-desa seakan telah membuka “sesuatu” dibalik karpet merah kekuasaan. Inilah yang menjadi momentum penguatan kelembagaan DPRD itu.

Namun demikian, Rekomendasi pansus TTG ini hanyalah awal dari cerita panjang selanjutnya.

Yang bisa saja berakhir buruk atau berakhir Happy ending. Semua tergantung bagaimana ujian rekomendasi ini dapat dilalui, dan ujian rekomendasi yang terjadi akan banyak di pengaruhi oleh faktor internal DPRD, sekali lagi solid kah DPRD? dan  faktor eksternal (tindak lanjut aparat penegak hukum).

untuk faktor eksternal tentulah DPRD tak dapat berbuat banyak karena hanya akan menunggu perkembangan dan hasil berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Adapun hasil lanjutan akan dinilai oleh publik dan tetaplah harus disediakan ruang kekecewaan atas apa yang telah dijalankan. (*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.