Dari Donggala untuk Dunia

Rapat Pansus LHP, Kepala Inspektorat dan Bappeda Mangkir Tanpa Keterangan

0 282

BANAWA,suaradonggala.id – Ketua Panitia khusus (Pansus) 1 Moh Taufik mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Plt Inspektorat DB Lubis dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Donggala Rustam Effendy dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (27/02/2020)

Kedua pejabat eselon II tersebut mangkir tanpa keterangan untuk mengikuti Rapat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2018

“Sebagai pengawasan internal inspektorat harus proaktif dalam hasil temuan BPK. Tidak bisa inspektorat tidak hadir dalam proses-proses pembahasan yang dilakukan oleh pansus,” kata ketua fraksi Nasdem ini.

Taufik menekankan Bappeda dan Inspektorat harus hadir proaktif mengawal proses pansus. Dan yang bertanggung jawab kata dia adalah inspektur. Bappeda dan Inspektorat sebagai satu perencana dan satu pengawasan internal.

“Beberapa tahun dalam pembahasan LHP selalu inspektorat hadir. Tapi kali belum ada tanda-tanda proaktif,” ujarnya.

Ia berharap setiap satu hari di bahas 1 OPD supaya betul-betul fokus di satu titik. Taufik menyatakan Pansus tidak punya maksud tedeng aling-aling, tapi murni ingin mmperbaiki daerah karena setiap tahun meraih WDP dari BPK.

Mantan aktivis ini juga menyinggung kepala Bappeda Donggala yang tidak hadir dalam rapat Pansus. Pertemuan awal papar dia Bappeda hadir tapi kali ini tanpa konfirmasi padahal di hasil temuan BPK banyak kesalahan perencanaan.

Taufik mengatakan pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mestinya digunakan oleh Pemda Donggala agar bisa memperbaiki kinerjanya dan proses perencanaan yang baik.

Politisi akrab dipanggil Upik ini merasa miris karena banyaknya pekerjaan yang tidak selesai yang di biayai dengan dana DAK harus di selesaikan dengan dana daur atau menggunakan dana APBD selain DAK.

“Ini sama halnya menggerus APBD kita selain DAK karna untuk membiayai hal-hal yang penting saja kita harus menggunakan dana transfer selain DAK. Tapi kalau ada pekerjaan sudah di danai dana daur atau DBH, menurut kita sudah sangat ganjil,” ungkap dia. (*)

Editor: J Rizal

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.