Dari Donggala untuk Dunia

Takwin: Bupati Kasman Itu Kuliah Hukum, Mestinya Lebih Paham

Laporan: Zubair Yakub/ J Rizal

0 1.041

BANAWA, suaradonggala.id – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin menyarankan agar bupati Donggala Kasman Lassa membaca kembali aturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi lembaga DPRD.

Hal itu ia katakan menanggapi pernyataan bupati Kasman terkait keterlambatan pembahasan anggaran dan penghapusan pokok-pokok pikiran DPRD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

“Dia (Kasman) kan kuliah hukum, mestinya lebih paham,” katanya, Kamis 5 Desember 2019.

Takwin mengatakan, keterlambatan pembahasan RAPBD disebabkan ketidakpatuhan bupati Kasman Lassa terhadap aturan. Ia juga dengan tegas membantah keterlambatan disebabkan dewan lebih sibuk mengurusi pemilihan kepala desa.

“Tidak benar itu. Aturan mengatakan 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir dokumen RAPBD sudah harus di serahkan ke Banggar. Apa Kasman sudah patuh pada aturan? Kan tidak!. Mestinya bulan September, tapi dokumen diserahkan nanti tanggal 8 November. Berkali-kali saya meminta dokumen, tapi tidak ada, lalu apa yang mau dibahas,” ujar ketua DPD PKS Donggala ini.

Untuk urusan Pilkades, secara tehknis, kata Takwin, dewan tidak mencampuri karena ada panitia Pilkades Kabupaten. Namun ketika ada masyarakat merasa tidak puas atas proses dan tahapan Pilkades, dan melapor ke dewan, sebagai perwakilan dari masyarakat, dewan akan menindaklanjutinya.

“Masyarakat datang melapor ke dewan, ya kami terima. Itu kewajiban kami. Yang melapor itu juga warga Donggala, ya harus kami terima. Waktunya juga tidak bertepatan pada waktu pembahasan anggaran. Bupati mesti baca kemabli itu aturan,” tegas Takwin.

Mengenai wacana penghapusan pokok-pokok pikiran dewan, Takwin menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran dewan dibenarkan dalam peraturan. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan.

Dalam Pasal 55 disebutkan bahwa Badan Anggaran DPRD antara lain memiliki tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

“Dewan kan punya masa reses. Usulan masyarakat kita tuangkan dalam Pokir itu. Toh kembalinya ke masyarakat juga,” ungkap Takwin.

Jadi menurut dia, apa yang dilontarkan bupati Donggala Kasman Lassa, perlu diklarifikasi kebenaranya, apalagi membawa nama presiden terkait instruksi presiden yang di opinikan saat menyampaikan hal yang tidak sepatutnya dikemukakan ke publik.

 

Wakil ketua I DPRD Donggala Sahlan L Tandamusu, AP

 

Sementara itu wakil Ketua I DPRD Donggala Sahlan L Tandamusu meluruskan tentang Pokok Pokok Pikiran DPRD. Selama ini istilah Pokir sudah menimbulkan stigma negatif. Pokir DPRD tambah Sahlan tidak bertentangan dengan peraturan.

“Ini Pokir jangan disalah artikan sebab itu untuk kepentingan masyarakat. Jenjangnya kan ada, hasil reses. Itulah yang kita tuangkan dalam Pokir. Toh program itu adanya di OPD, bukan di DPRD,” ujar Sahlan.

Sekretaris DPD Nasdem Donggala ini juga menanggapi soal lembaga DPRD Donggala yang sibuk mengurusi persoalan Pilkades. Dewan, kata Sahlan tidak berniat mencampuri urusan Pilkades. Namun sebagai dewan, pihaknya berkewajiban menerima laporan masyarakat.

“Bukan kami mau mengurusi persoalan Pilkades itu, karena warga datang menyampaikan aspirasi ya kami tindak lanjuti. Masa masyarakat melapor kita biarkan saja, kecuali itu bukan warga Donggala. Warga melapor itu hal yang wajar, tidak usah ditanggapi berlebihan,” demikian Sahlan. (*)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.