Dari Donggala untuk Dunia

Taufik M Burhan : Mereka (Kades) Wajib Di Lantik sesuai undang-undang

0 885

Suaradonggala.id, DONGGALA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama delapan Kepala Desa (Kades) terpilih terkait tindak lanjut tuntutan yang belum di lantik. Selasa (14/04/20) siang

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Takwin yang di dampingi oleh wakil ketua I Sahlan L Tandamusu dan waket II Aziz Rauf serta serta sejumlah anggota dewan bersama tujuh kades terpilih.

RDP bersama Kades terpilih

dalam kesempatan itu, Ketua Dprd Takwin memberikan penjelasan tentang RDP ini yaitu kita mencari solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan karna ini lembaga tertinggi. Ujar Takwin.

Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 Tentang pemilihan kepala desa,Peraturan pemerintah no 43 tahun 2105 dan sebagaimana telah di ubah dalam peraturan pemerintah tentang pemilihan kepala desa No 47 tahun 2015 dan di atur lebih khusus lagi di Peraturan dalan Negeri (Permendagri) no 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa serta Peraturan Bupati no 21 tahun 2019.

setelah mendengar permasalahan dan menyimak semua undang-undang terkait pilkades, Taufik Burhan pun angkat bicara mari kita merajuk ke undang-undang tentang pemilihan desa dan dari pasal no 6 dari ayat 1-5 tentang proses tahapan pemilihan Kepala Desa.

“Setelah di tetapkan P2KD disampaikan kepada BPD. Kemudian 7 hari BPD sampaikan kepada Bupati dan setelah di terima di beri waktu 30 hari kpd bupati u/ melakukan penetapan itu UU no 6.Dan di atur lebih khusus lagi UU permendagri no 65 bahwa bilamana setelah 30 hari melakukan mediasi dan lain-lain kalaupun belum selesai, Bupati wajib melantik kepala desa yang terpilih,” Jelas Ketua Fraksi PKB Dprd Donggala

Lanjut dikatakan Taufik Burhan, Bahwa Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) itu bukan draw, itu artinya Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

“Saya sebagai ketua fraksi PKB bersama anggota fraksi meminta kepada ketua untuk mengeluarkan rekomendasi kepada bupati agar segera melantik kepala desa terpilih,” tegas Politisi PKB asal Desa Toaya. (AK)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.