Dari Donggala untuk Dunia

Tersangka Pemalsuan Data Otentik PMI Donggala FZH Dikabarkan Ditahan

0 1.672

Kecamatan Banawa– Tersangka pemalsuan data otentik Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Donggala inisial FZH dikabarkan sudah ditahan oleh penyidik Polda Sulteng.

Informasi yang diterima suaradonggala.id dari sumber yang enggan dituliskan namanya kepada Kamis (26/9/2019) FZH ditahan hari Rabu sore tanggal 25 September 2019 sepulang perjalanan dinas dari Bengkulu

“Iya benar saudari FZH telah ditahan di Polda kemarin sore. Proses hukum selanjutnya merupakan kewenangan aparat kepolisian (Polda),” kata sumber melalui pesan Whatshapp.

Sementara FZH dihubungi melalui pesan Whatshapp sejak sore tadi belum memberikan klarifikasi.

Hingga berita ini dinaikan penyidik Polda Sulteng yang menangani perkara dihubungi melalui pesan singkat SMS (Short Message Service) juga belum memberikan jawaban.

Sebelumnya Selasa pekan lalu ASN di dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala ini menjalani pemeriksaan di Polda Sulteng.

FZH ditetapkan tersangka oleh Polda Sulteng karena di duga memalsukan surat keterangan dan memalsukan data otentik PMI Donggala.

Kronologi

Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi PMI Donggala FZH tanggal 29 September 2018 membuat surat tugas dengan nomor 22/PC-PMI/DGL/UM/IX/2018 dan surat tugas nomor 22/PC-PMI/DGL/UM/IX/2018 tertanggal 10 Oktober 2018.

Di duga surat tugas tersebut tidak sepengetahuan ketua PMI Donggala Vera Elena Laruni. Kemudian mantan wakil bupati Donggala ini melaporkan FZH ke Polda Sulteng.

baca jugaFZH, Tersangka Pemalsuan Akta Otentik PMI Donggala Kembali Jalani Pemeriksaan

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan FZH akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. FZH dijerat dengan pasal 263 dan pasal 266 KUHP Pidana. Pasal 263 berbunyi: Barangsiapa menyuruh memasukkan ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 266 KUHP Pidana: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Donggala Abdulah Lahinta dihubungi mengatakan bila informasi tersebut benar pihaknya akan segera mengajukan pemberhentian sementara FZH dari ASN Donggala.

“Akan diproses sesuai aturan,” kata Lahinta. (/jr)

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.