Tikuala: Saya di Laporkan Meninggal Dunia.

0 2.134

BANAWA– SUDAH empat bulan nasib Tikuala terkatung-katung. Sejak ia di nonjob bupati Donggala, Kasman Lassa tanggal 4 Maret 2019 lalu, ia mengaku tidak tahu harus berkantor di dinas apa.

Tikuala bahkan belum menerima SK penempatannya hingga saat ini. Ia bingung apa masih di tempatkan di dinas Pendidikan atau sudah di kembalikan menjadi guru. Tidak jelas nasib Tikuala.

Mirisnya, ia malah di laporkan sudah meninggal dunia  bersama 760 ASN lainnya oleh bupati melalui BKD Donggala ke Mendagri. Ia dan ratusan ASN itu dilaporkan menjadi korban peristiwa gempa bumi dan tsunami.

Kata mantan guru SMP Negeri 1 Sindue ini, laporan ratusan ASN meninggal dunia itu sebagai salah satu alasan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Ia mengetahui hal itu saat melapor  Kemendagri dan mengaku kaget. Tikuala dan beberapa ASN lainnya melapor ke Mendagri terkait pelantikan yang di lakukan bupati Donggala, Kasman Lassa karena di nilai tidak prosedur.

BKPSDM Donggala juga di duga memberikan data palsu ke Mendagri sehingga mendapat persetujuan pelantikan dari Mendagri, Tjahyo Kumolo.

“Waktu kami tanyakan ke Mendagri, Pak Slamet, pegawai Mendagri mengatakan ada 760 orang ASN Donggala meninggla dunia, termasuk saya. Sehingga Mendagri memberi izin pelantikan itu,” ujar Tikuala, di hadapan pimpinan DPRD Donggala, Kamis (1/8/2019)

“Padahal saya masih hidup. Bisa-bisanya Pemda mengatakan begitu,” sambungnya.

Rekan Tikuala sesama ASN yang di nonjobkan,  Rasid, mantan Kepala Sekolah SDN 19 Pulau Maputi, Kecamatan Sojol, dan Suparti, mantan Kepsek SDN Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa mengaku keberatan atas kebijakan bupati Kasman Lassa.

Kata Rasid, jika Ki Hajar Dewantoro masih hidup, pasti akan menangis melihat nasib guru yang di nonjob Kasman Lassa 4 Maret 2019 silam.

Setelah keluar SK nonjob tutur Rasid, ia dan rekan-rekannya terus berupaya mencari keadilan hingga ke Mendagri.

Menurut Rasid, pelantikan itu tidak sah karena melanggar Permendikbud  nomor 6 tentang syarat calon Kepsek. Pengakuannya, Ia bahkan sudah melaporkan hal itu ke Kemendagri, KASN, hingga ke Mabes Polri.

“Kami yakin yang zalim akan runtuh,” sebutnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu, DR. Rasyid Thalib menjelaskan ada celah hukum yang bisa menjerat atau membatalkan pelantikan tersebut.

Salah satunya beber Rasyid bila data yang disampaikan Pemda Donggala  ke Mendagri tidak benar atau di palsukan.

Poin 6 surat persetujuan Mendegari menyebutkan, apabila pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat tidak sesuai ketentuan dan data yang di sampaikan tidak benar, maka persetujuan Mendagri akan di batalkan.

“Segala kebijakan bupati Donggala terkait persetujuan di maksud dinyatakan tidak sah,” tukas Rasyid Thalib. (Jose Rizal)

 

 

 

Berita Lainnya...

Berikan Komentar Anda...

Alamat email anda tidak akan disiarkan.